• Jelajahi

    Copyright © JBN NEWS | Jaringan Berita Nasional
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Biarkan Militer Myanmar Bantai Muslim Rohingya Gelar Aung San Suu Kyi Dicabut

    JBN NEWS
    Selasa, 13 November 2018, 10.18 WIB Last Updated 2019-08-26T05:06:40Z

    INDONESIA ONE ■ Amnesty International mengumumkan pencabutan penghargaan hak asasi manusia (HAM) tertinggi "Ambassador of Conscience" yang pernah diberikan kepada Aung San Suu Kyi pada 2009.

    Amnesty Internasional mencabut penghargaan HAM ini karena pengkhianatan pemimpin Myanmar tersebut terhadap nilai-nilai yang pernah dibelanya.

    Pada 11 November 2018, Sekretaris Jenderal Amnesty International, Kumi Naidoo telah mengirimkan surat kepada Aung San Suu Kyi mengenai pencabutan penghargaan tersebut.

    Naidoo mengekspresikan kekecewaan Amnesty International atas kenyataan bahwa walaupun telah mencapai separuh dari masa jabatannya dan setelah delapan tahun dibebaskan dari tahanan rumah, Aung San Suu Kyi tidak menggunakan otoritas politik dan moralnya untuk menjaga HAM, menegakkan keadilan dan kesetaraan.

    Suu Kyi justru menutup mata terhadap kekejaman militer Myanmar dan meningkatnya serangan terhadap kebebasan berekspresi di negara tersebut.

    "Sebagai seorang 'Ambassador of Conscience Amnesty International', harapan kami adalah Anda melanjutkan otoritas moral Anda untuk menentang ketidakadilan dimanapun Anda melihatnya, termasuk di Myanmar sendiri," kata Kumi Naidoo dalam surat tersebut seperti dikutip Antara, Selasa (13/11/2018).

    "Hari ini kami sangat kecewa menyampaikan bahwa Anda tidak lagi mewakili simbol harapan, keberanian, dan pembela hak asasi manusia. Amnesty International tidak mempunyai alasan untuk tetap mempertahankan status Anda sebagai penerima penghargaan Ambassador of Conscience. Oleh karena itu, dengan sangat sedih kami menariknya dari Anda," Kumi menambahkan.

    Membiarkan Pelanggaran HAM Terjadi Sejak Aung San Suu Kyi menjadi pemimpin de facto pemerintahan sipil Myanmar pada April 2016, pemerintahannya aktif terlibat dalam atau membiarkan terjadinya pelanggaran HAM yang terus berulang.

    Amnesty International telah berulang kali mengkritisi kegagalan Aung San Suu Kyi dan pemerintahannya dalam menentang kejahatan militer Myanmar terhadap etnis minoritas Rohingya, hal itu dinilai setara dengan politik apartheid di Afrika Selatan selama bertahun-tahun.

    Pada saat kekejaman terhadap Rohingya berlangsung tahun lalu, militer Myanmar membunuh ribuan, memperkosa wanita dan anak perempuan, menahan dan menyiksa laki-laki dewasa dan anak-anak, serta membakar ratusan rumah dan perkampungan sehingga rata dengan tanah.

    Terhitung sebanyak 720.000 warga etnis Rohingya melarikan diri mencari perlindungan ke Bangladesh. Laporan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan agar pemimpin senior militer Myanmar diinvestigasi dan diadili atas kejahatan genosida di negara tersebut.

    Walaupun pemerintahan sipil tidak mempunyai kontrol terhadap militer, Aung San Suu Kyi dan pemerintahannya telah melindungi militer dari pertanggungjawaban mereka dengan cara menutup mata atau membantah tuduhan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer dan menghalangi upaya komunitas internasional untuk menginvestigasi kasus tersebut.

    Pemerintahan Aung San Suu Kyi secara aktif telah membangkitkan permusuhan terhadap Rohingya dengan cara melabeli mereka sebagai "teroris", menuduh mereka membakar rumah mereka sendiri dan mengutuk karena "memalsukan pemerkosaan".

    Sementara itu, media pemerintah juga memuat banyak tulisan-tulisan yang menghasut dan tidak manusiawi karena menggambarkan Rohingya sebagai "kutu manusia yang menjijikkan" dan "duri" yang harus ditarik keluar.

    "Kegagalan Aung San Suu Kyi untuk berbicara membela Rohingya adalah salah satu alasan mengapa kami tidak bisa lagi menjustifikasi untuk mempertahankan statusnya sebagai Ambassador of Conscience," ujar Kumi Naidoo. ■ Antara


    Komentar

    Tampilkan

    Berita Terkini

    Loading...