Prabowo Sandi Resmi Tolak Hasil Rekapitulasi Suara Pilpres 2019

Iklan Semua Halaman

Loading...

Header Menu

Prabowo Sandi Resmi Tolak Hasil Rekapitulasi Suara Pilpres 2019

NEWS JBN
Selasa, 21 Mei 2019
   Prabowo Sandi Resmi Tolak Hasil Rekapitulasi Suara Pilpres 2019

INDONESIAOne.Id ■ Capres Prabowo Subianto dan cawparesnya Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan jumpa pers menanggapi rekapitulasi suara Pilpres 2019 yang disampaikan KPU pada Selasa dinihari (21/5).

Prabowo menanggapi rekapitulasi KPU yang dilakukan pada dinihari sebagai sesuatu yang janggal. karena saat rakyat Indonesia lagi istirahat dan tidur.

"Statement ini untuk menanggapi pengumuman KPU dinihari, tadi pagi sekitar jam 2 pagi, senyap-senyap begitu," kata Prabowo yang juga didampingi petinggi BPN Prabowo-Sandi, Jakarta, Selasa (21/5).

Dalam keterangan persnya,  Prabowo menilai keputusan tersebut bersumber dari kecurangan. Oleh karena itu, pasangan Capres 02 secara resmi menolak hasil rekapitulasi suara Pilpres 2019.

Sebelumnya, KPU sudah merampungkan rekapitulasi nasional Pemilu 2019 di tingkat provinsi hingga luar negeri. Namun, saksi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Azis Subekti, menyatakan pihaknya tidak menandatangani hasil rekapitulasi nasional.

"Memang tidak ada yang ditandatangani," kata Azis di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (20/5).

Hingga Senin (20/5) jam 21.30 WIB, 33 provinsi dan 130 Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) sudah selesai direkapitulasi. Satu provinsi yang belum selesai direkap adalah Papua.

Kendati demikian, Azis menegaskan tidak ada masalah selama proses rekapitulasi nasional berjalan. Sebab, rekapitulasi KPU sudah dilakukan secara berjenjang dari tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hingga nasional.

"Kami menerima informasi dari BPN yang memperoleh data, memang ada perbedaan di beberapa provinsi tentang perolehan yang terjadi di rekap nasional dengan data kami, karena kami sifatnya di rekap ini adalah data yang telah tersaji, sementara di sisi lain yang saya ungkapkan adalah soal advokasi, ya, kami tidak bisa bawa data itu. Jadi biar tim advokasi yang melakukan upaya hukum lain," jelas Azis.

Pada prinsipnya, BPN menolak hasil Pemilu 2019. Namun, kata Azis, bukan berarti BPN tidak menghargai kerja keras yang dilakukan KPU maupun Bawaslu selaku penyelenggara pemilu.

"Menolak hasil pemilu presiden. Jadi penolakan ini sekaligus untuk memulai tradisi bahwa siapapun yang ingin menjabat politik tertentu walau dia belum dapat kekuasaan, dia punya duit itu tidak sembarangan untuk melalukan hal-hal apa yang dia inginkan," tegas Azis.

"Karena menurut kami penolakan ini akan menjadi pelajaran bagi siapapun yang pernah dicurangi juga. Gitu, lho, yang tidak bisa diungkapkan dengan perlawanan oleh dirinya. Saya kira ini mewakili banyak perasaan supaya demokrasi kita baik," lanjut Azis.

Azis mengatakan, setelah ini, ia akan memberikan evaluasi rekapitulasi nasional kepada BPN. Namun, ia belum bisa memastikan langkah selanjutnya yang akan diambil BPN setelah rekapitulasi nasional selesai.

"Jadi memang ketua KPU ketika makan-makan dengan kami ngobrol kalau memungkinkan memang mau ditetapkan perolehan suaranya malam ini. Nanti kami akan memberikan evaluasi tentang hasil rekap ini terus kemudian kalau rekap di pusat ini, ya, berjalan normal lah, tidak ada masalah apa-apa rekapnya," tutup Azis.